UNPAR.AC.ID, Bandung – Mengatasi persoalan penegakan hukum pidana di masa pandemi Covid-19, maka dibutuhkan adanya norma yang dapat mengatur mekanisme persidangan perkara pidana secara elektronik. Dalam hal ini, proses migrasi dari sistem peradilan konvensional ke elektronik dilakukan dalam waktu 2 tahun, karena institusi peradilan memiliki 900 lebih satuan kerja di seluruh …